LINTASIDE.COM, Jakarta - Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia kini tengah berhadapan dengan lonjakan harga bahan baku kemasan plastik yang mencapai angka 80 persen.
Kenaikan harga plastik ini dipicu oleh ketidakpastian pasokan global akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, secara terbuka mengakui bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok formula mitigasi untuk meredam dampak kenaikan harga plastik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat para pejuang ekonomi kerakyatan ini tercekik oleh biaya operasional yang tidak terkendali.
Dalam sebuah pertemuan di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026, Maman menjelaskan bahwa pihaknya telah mendengar langsung kegelisahan para pengusaha kecil.
"Berbagai masukan telah pihak kami terima. Memang terjadi peningkatan terhadap kebutuhan plastik sebagai kemasan produk, namun pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi hal tersebut," tegas Maman.
Maman juga menambahkan bahwa Kementerian UMKM tidak akan bekerja sendirian. Sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Perdagangan, akan menjadi kunci utama dalam memetakan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Di Indonesia, laporan menunjukkan bahwa harga plastik di tingkat distributor telah melonjak antara 30 hingga 80 persen hanya dalam waktu singkat.
Kondisi ini menciptakan efek domino yang meresahkan, terutama bagi UMKM yang margin keuntungannya sangat tipis.
Legislatif pun tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Komisi VI DPR RI, yang memiliki wewenang dalam pengawasan sektor perdagangan dan koperasi, mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar secara nyata.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya saing produk lokal.
Firnando meminta Kementerian Perdagangan untuk segera turun tangan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri tetap terjaga.
"Pihak pemerintah wajib segera melakukan langkah stabilisasi dengan mengawasi jalur distribusi bahan baku serta memperkuat sektor industri petrokimia di dalam negeri, agar ketergantungan kita terhadap pasokan dari luar negeri dapat berkurang," ujar Firnando dalam sebuah pernyataan resmi.***
