LINTASIDE.COM - TNI terjun langsung ke lokasi bencana untuk mendukung penanganan banjir di Sumatera.
Partisipasi institusi pertahanan negara itu dalam distribusi bantuan kepada warga terdampak, pembersihan pascabanjir, hingga menurunkan personel untuk evakuasi korban.
Mengenai peran TNI tersebut, Jaringan Pemred Promedia (JPP) membahasnya dalam acara rutin mingguan dengan mengangkat topik berjudul “Peran Alutsista dalam Banjir Akibat Siklon Senyar” yang digelar pada Selasa malam, 16 Desember 2025.
Narasumber yang hadir dalam forum diskusi bersama para pemimpin redaksi (pemred) dan mitra Promedia adalah Co-Director of Cooperation and External Engagement Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.
Dalam salah satu pemaparannya, Aisha menyebut bahwa alat utama sistem senjata (alutsista) dan militer Indonesia bukan hanya instrumen pertahanan, tapi juga infrastruktur negara dalam menghadapi krisis non-militer.
Batasan Peran Militer dalam HADR Bencana Sumatera
TNI berperan dalam Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR) yang memiliki tugas untuk memberi bantuan kemanusiaan dan respons bencana.
Peran militer dalam penanganan bencana banjir di Sumatera, menurut Aisha, TNI memiliki prinsip kewajiban untuk memberikan bantuan sebagai bentuk pelaksanaan operasi non-militer.
Namun, ia juga menegaskan bahwa TNI memiliki batasan dalam pelaksanaan operasi tersebut.
“Mereka (TNI) ini adalah supporting role, batasan sebagai supporting role harus kita pahami bahwa itu tidak boleh memimpin,” kata Aisha dalam keterangan yang diberikan via zoom pada Selasa, 16 Desember 2025.
“Jadi, koordinasi, pemetaan kebutuhan, pemetaan masalah yang kemudian mencatat, mengalokasikan, koordinasi itu semua adalah BNPB,” imbuhnya.
Lebih lanjut kata Aisha, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi pihak yang memberikan pemetaan tentang alokasi kebutuhan apa saja terkait HADR.
“Jadi, dari BNPB harusnya proses mulai mengidentifikasi mereka butuh apa saja, lalu diinformasikan kepada TNI, misal butuh berapa ribu pasukan untuk diturunkan ke sekian ratus kabupaten berbeda, lalu peralatan udara apa saja untuk apa juga,” lanjutnya.
Aisha membeberkan bahwa langkah tersebut biasa dilakukan dengan Badan Koordinasi Sipil.
Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pendataan Kebutuhan Pascabencana
Pemerintah daerah yang memiliki data lokal dibutuhkan dalam penghimpunan informasi yang dibutuhkan oleh BNPB.
“Pemerintah lokal harusnya punya pendataan sendiri mengenai hal itu, tapi di sini yang jadi masalah memang pemerintah lokal bisa mendata, sudah dikomunikasikan dengan BNPB, tapi pemerintah lokal tidak memiliki kemampuan, maka dari itu dialihkan ke pemerintah pusat,” terang Aisha.
“Kemudian dari pemerintah pusat baru ke BNPB sebagai koordinator, baru dia melakukan permohonan kepada institusi-institusi untuk melakukan asistensi bantuan dalam HADR-nya,” sambungnya.
TNI dalam Penanganan Banjir Sumatera
Melalui keterangan resminya, Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI, Osmar Silalahi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini TNI telah mengerahkan sebanyak 35.477 personel yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Wakapuspen TNI juga menyampaikan dalam mendukung mobilitas dan distribusi bantuan, TNI telah mengerahkan 81 unit alutsista yang terdiri dari pesawat fixed wing, helikopter, kapal perang, dan alutsista darat.
Sebanyak 2.315,68 ton bantuan logistik pun telah disalurkan ke daerah terdampak melalui jalur udara, laut, dan darat.***
