LINTASIDE.COM - Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI) audiensi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
Ketua Umum PP PPDI, Moh Tahril beserta rombongan audiensi di ruang kerja Mendes PDTT, Selasa 24 Januari 2022.
Dalam audiensi tersebut, PP PPDI menyampaikan beberapa permasalahan yang dialami perangkat desa se-Indonesia di lapangan.
Baca Juga: Ratusan Anggota PPsS Hasil Seleksi Dilantik, Pastikan Pemilu Berjalan Sukses
“Ada beberapa hal yang terjadi di daerah terkait dengan perangkat desa, kami datang ke sini berharap Gus Menteri bisa membantu kami,” harap Tahril.
Permasalahan pertama, kata Tahril, adalah tentang pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang.
Permasalahan kedua adalah tentang status hukum perangkat desa.
Baca Juga: 4 Bulan Haram yang Diistimewakan Allah SWT, ada Bulan Rajab, Simak Penjelasannya..
Permasalahan ketiga adalah tentang kesejahteraan perangkat desa, yakni penghasilan tetap (siltap).
Menanggapi hal tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, dari posisi regulasi, perangkat desa adalah anaknya Kemendagri.
Meski demikian, Abdul Halim Iskandar tetap mendukung perjuangan para perangkat desa.
“Kalau posisi pasti Kemendagri, regulasinya begitu. Tapi tak berarti kemudian saya secara pribadi, walaupun dengan membawa institusi untuk tidak ikut ambil bagian di dalam mendukung perjuangan para perangkat desa," terang pria yang akrab disapa Gus Halim ini.
Untuk itu, Gus Halim berencana mengkomunikasikan dengan Mendagri agar permasalahan segera ditindak lanjuti.
Baca Juga: Masa Jabatan Kades 9 tahun, Siapa yang Diuntungkan? Begini Kata Menteri Desa
Artikel Terkait
Peduli Korban ART Disiksa Majikanya, APDESI Berikan Bantuan Hukum
9 Tahun Masa Jabatan Tak Cukup, APDESI Usul Tambahan Jadi 3 Periode, 27 Tahun
Masa Jabatan Kades 9 tahun, Jika Kinerja Buruk Siapa Tanggung Jawab? Ini kata Gus Halim