LINTASIDE.COM, Tasikmalaya - Dari jumlah dapur MBG yang sudah beroperasi diwiolayah Kota Tasikmalaya yang mencapai 114 buah, ternyata baru 54 dapur yang dinyatakan lolos uji kesehatan dan higienis dari Dinas Kesehatan kota Tasikmalaya. Sisanya masih ditemukan bakteri dalam produksinya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya H dr Asep saat mengikuti acara rapat kordinasi dengan BGN di Hotel Aston beberapa hari lalu.
"Baru 54 yang sudah mendapatkan sertifikat higienis, sisianya masih belum karena masih ditemukanya bakteri didalam produksinya," tutur dr Asep kepada Lintaside.com.
Sejak bergulirnya programk andalan dari Presiden Prabowo, maka pendirian dapur MBG begitu cepat seperti jamur dimusim hujan. Namun pendirian dapur ini tidak dibarengi dengan kualitas maupun tingkat kesehatan serta higienis dari produk yang dihasilkan.
Sehingga banyak terjadi kasus keracunan yang menimpa anak didik kita, baik ditingkat TK hingga SMA, semuanya telah merasakanya. Bahkan di Tasikmalaya sendiri sudah beberapa kali terjadi keracunan, namun seperti tidak belajar dari kasus sebelumnya sehingga keracunan pun terulang.
Sehingga muncul kebijakan baru dari pemerintah untuk menggandengan Dinas Kesehatan disetiap daerah, untuk melakukan sertifikasi laik higiene dan sanitasi atau dikenal SLHS disetiap dari MBG. Kebijakan yang reaktif, disaat kasusnya mencul dan semakin banyak baru dikeluarkan kebijakan baru. Tidak diantisipasi dari sejak awal bergulirnya program MBG.
Maka muncul kebijakan sertifikasi SLHS dari Dinas Kesehatan, dimana setiap dapur harus membuat dan memiliki sertifikat tersebut. Ternyata di Kota Tasikmaloaya yang tercatat sudah mencapai 114, baru 86 dapu MBG yang mengajukan sertifikat SLHS ke Dinas Kesehatan.
Dari hasil pemeriksaan dan prosedur yang harus ditempuh utnuk mendapatkan sertifikat SLHS, ternyata baru 54 yang dinyatakan lolos dari 86 yang mengajukan. Sementara 28 dapur justru belum mengajukan permohonan sertifikat SLHS, yang tentunya sangat membahayakan bagi anak didiknya.
"Dari 86 dapur yang mengajukan sertifikat, baru 54 yang dinyatakan lolos dan dapat SLHS. Sisanya belum lolos karena masih ditemukanya bakteri dari hasil produksinya," tegas dr Asep.
Sayangnya mereka yang belum bersertifikat, ternyata sudah melayani anak didik di Kota Tasikmalaya makanan bergizi yang mana sangat diragukan tingkat bergizinya. Karena dengan tidak memiliki sertifikat SLHS maka kulaitas makanannya pun dipertanyakan.
"Yang berhak menutup dapur tanpa sertifikat SLHS itu adalah BGN, kami hanya menyampaikan hasil dari kerja kami," tegas dr Asep.
Namun demikian pihak DInas kesehatan akan terus emlaakukan pemantauan dan meminta pihak BGN untuk mendorong dapur yang belum mengajukan pembuatan sertifikat SLHS agar segera dilakukan.
"Kewenanganya kan ada di BGN, kami hanya sekedar merekomendasikan. Sebaiknya ada dorongan agar segera membuat SLHS," harap dr Asep.**Didi**