LINTASIDE.COM, Jakarta - Kebijakan pemerintah menerapkan WFH yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 2026, mendapat kritikan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kala dimana penghematan energi tidak tepat sasaran. Seharusnya penghematan dnegan memawwijibkan PNS menggunakan angkutan umum demi mengurangi penggunaan BBM.
Hal ini disampaikan oleh Jusuf Kalla disela-sela aacara yang dikunjunginya di Jakarta.
"Penghematan yang dilakukan adalah untuk menghemat BBM bukan listrik, karena listri dari tenaga uap atau batu bara," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla pun mengusulkan kepada pemerintah agar penghematan dilakukan dengan cara mewajibkan PNS dan BUMN maupun tenaga dikementerian, menggunakan transportasi umum untuk beraktivitas.
"Seharusnya PNS menggunakan transportasi umum bukan mobil pribadi, sehingga tujuan penghematan energi bisa tercapai," tegas Jusuf Kalla.
Saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk penghematan energi berupa BBM dengan memberlakukan WFH sehari dalam seminggu, yang diterapkan setiap hari Jumat.
Baca Juga: Pemerintah Berlakaukan WFH Pada Hari Jumat, Pemprof Jatim Berbeda Dan Laksanakan WFH Pada Hari Rabu
Kebijakan ini diterapkan pada sejumlah instansi yang bukan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sementara instansi seperti kebrsihan, pemadam kebakaran, kepolisian dan lainya tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya.
Sementara dipihak lain dalam hal ini Gubernur Jawa Timur justru mengganti hari WFH tidak sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Dimana Pemprop Jawa Timur mengganti menjadi hari Rabu sebagai hari WFH.
Mereka bealasan bahwa WFH yang ebrtujuan untuk menghemat BBM jika dilaksanakan pada hari Jumat justru tidak efektif karena akan semakin banyak PNS yang justru memanfaatkan untuk libur panjang.
"Sepertinya lebih tepat di hari Rabu, khawatir jika dari Jumat justru dipergunakan untuk kegiatan lainya," ujar Wakil Gubernur Emil Dardak.
Namun Pemerintah Prabowo telah meneytapkan hari Jumat untuk WFH, dengan pertimbangan untuk menghemat BBM. Kita lihat saja seperti apa hasilnya, apakah kritikan masyarakat akan lebih baik atau kebijakan Presiden akan lebih baik hasilnya.**Didi**